Area Baca

9/18/2018

Sejarah Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Sejarah Perkembangan Demokrasi Pancasila di IndonesiaDalam sejarahnya, demokrasi pancasila lahir dimulai dari orde baru yang dilatarbelakangi leh adanya kejadian Supersemar ( Surat Perintah 11 Maret 1966 ). Dengan adanya Supersemar, maka presiden Soekarno memberikan surat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan terkait dengan kepemerintahan Negara Republik Indonesia. Tugas yang harus dilakukan adalah membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966.

Setelah Soeharto berhasil menjalankan tugas, Beliau Pada tanggal 27 Maret 1968 diangkat sebagai presiden Republik Indonesia yang berdasar pada Ketetapan MPRS No. XLIV / MPRS / 1968. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Presiden Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Pada masa ini juga beliau dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Pada masa orde baru ini Presiden Soeharto mengubah kebijakan yang signifikan di dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini beberapa perubahan signifikan terkait kebijakan politik di dalam negeri :

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pembangunan pertama adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitasekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional ( Dwi Darma Kabinat Ampera ). Program dari Kabinet Ampera ini adalah Catur Karya Kabinet Ampera adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki kehidupan rakyat, khususnya di sandang dan pangan

- Melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang ditetapkan.

- Melaksanakan politik luar negeri yang bebas danaktif.

- Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme.

Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 yang berhasil menetapkan Soeharto sebagai presiden RI. Presiden Soeharto kala itu juga membentuk kabinet pembangunan dengan tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan pemilu, membubarkan habis sisa-sisa Gerakan 30 September, serta membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari PKI.

2. Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

Pada tanggal 12 Maret 1966 melalui Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pembubaran PKI bertujuan untuk menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan. Dalam proses pembubarannya, pada tanggal 8 Maret 1966 , sejumlah 15 orang menteri yang dianggap terlibat dan dikenai Gerakan 30 September 1965 ( G 30 S PKI).

3. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik ini dilatar belakangi adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi dan pemahaman tentang Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1973 terjadi penggabungan partai-partai politik tersebut yang didasarkan pada persamaan program. Berikut penggapungan dari partai politik yang dimaksud :

- Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) terdiri dari gabungan partai NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.

- Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ) terdiri dari gabungan partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

- Golongan Karya

4. Pemilihan Umum

Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu berlangsung dengan asas LUBER ( langsung, umum, bebas, dan rahasia ), namun dalam praktiknya Pemilu seakan diarahkan untuk kemenangan Partai Golkar yang di dalamnya beranggota Presiden Soeharto. Hal ini lah yang melatarbelakangi Presiden Soeharto terpilih selama 6 periode berturut-turut.

5. Peran Ganda ( Dwi Fungsi ) ABRI

Adanya peran ganda kepada ABRI bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Peran ganda yang dimaksud adalah peran Hankam ( Pertahanan dan Keamanan ) dan sosial.

Selain menetapkan beberapa perubahan yang signifikan di politik dalam negeri, di masa orde baru juga terdapat perubahan di penataan politik luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan adanya perundingan di Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi dari perjanjian ini adalah :

- Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan di dalam Federasi Malaysia.

- Pemerintah di kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara.

- Segala tindakan permusuhan di antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Dengan adanya perjanjian ini, maka tepatnya 11 Agustus 1966 terjadinya penandatangan persetujuan pemulihan hubungan antar Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani oleh Adam Malik ( Indonesia ) dan Tun Abdul Razak ( Malaysia ), di Jakarta.

2. Pemulihan Hubungan dengan Singapura

Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura. Nota ini disampaikan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada tahun yang sama juga pemerintah Singapura menyampaikan nota yang berisi jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Demokrasi pancasila dalam pelaksanaanya pada masa orde baru terjadi beberapa penyempangan diantaranya dilakukan dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Setelah itu muncul kekuatan yang dominan ( golongan karya atau Golkar dan ABRI ). Dalam demokrasi ini juga ditemukan Pemilu berjalan secara periodik sesuai dengan mekanisme, meskipun terdapat beberapa kekurangan dengan berbagai intrik politik di sana-sini. Lebih lanjutnya beberapa penyimpangan yang terjadi saat orde baru dengan menggunakan sistem demokrasi pancasila ini adalah sebagai berikut :

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir bisa dikatakan tidak ada.

2. Rekrutmen politik yang bersifat tertutup.

3. Pemilu dengan jauh dari semangat demokratis.

4. Pengakuan HAM ( Hak Asasi Manusia ) yang terbatas.

5. Tumbuhnya KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepoteisme ) yang merajalela.

Dengan kegagalan pelaksanaan demokrasi pancasila di masa orde baru, kini terdapat perbaikan-perbaikan penggunaan demokrasi pancasila di era reformasi hingga sekarang ini. Demokrasi pancasila di masa reformasi dimulai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Demokrasi pancasila di masa reformasi lebih mendekati konsep ideal sesuai dengan keinginan rakyat. Dimana pada masa reformasi ini kekuasaan pemerintahan terdistribusi yang memungkinkan adanya keseimbangan kuasa dan kontrol dari setiap lembaga kekuasaan.

Prinsip reformasi dan perbaikan demokras pancasila hinga saat ini terbagi dalam 2 fase, yaitu fase transisi dan fase konsilidasi demokrasi pancasila. Lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini

1. Fase Transisi Demokrasi

Fase transisi demokrasi adalah fase yang sangat singkat yang dipimpin oleh Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden Habibie. Transisi ini juga dapat diartikan sebagai fase peralihan dari tumbangnya rezim otoriter dengan diganti pembentukan rezim yang lebih demokratis dan relatif stabil. Selain itu transisi juga diartikan sebagai transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil dan transisi dari sentralisasi ke desentralisasi.

Dalam sejarahnya fase transisi ini ditandai dengan pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B. J. Habibie. Presiden Habibie yang kala itu dilantik menggantikan Presiden Soeharto memikul tanggung jawab besar untuk memulai langkah-langkah demokratis dengan meletakan fondasi-fondasi utama demokrasi di Indonesia, Diantaranya tanggung jawab dari Presiden Habibie kala itu adalah :

- Mempersiapkan pemilihan umum ( pemilu ) yang demokratis.

- Membuat peraturan-peraturan baru dan adanya peraturan perubahan perundang-undangan, diantaranya seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

- Membebaskan para tahanan politik Orde Baru.



2. Fase Konsolidasi Demokrasi

Fase konsilidasi terjadi setelah fase transisi telah berhasil dilaksanakan. Fase konsilidasi ini memliki arti bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami pemantapan pada fase ini. Fase konsilidasi iniditandai dengan Presiden Habibie dan kelompok Reformis lainnya serta para elit politik tergabung dalam Kelompok Ciganjur, yang terdir atas Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Gus Dur.

Dalam konsilidasi ini Presiden Habibie sebagai suksesor mewakili rezim lama menjalin konsensus atau kesepakatan bersama dengan unsur-unsur yang meliputinya, seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Birokrat, dan Golongan Karya. Kesepakatan yang terjalin adalah untuk mewujudkan perdamaian dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi, yang di dalamnya terdiri atas para mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan dari unsur kekuatan politik lama.

Pada fase konsilidasi ini terjadi beberapa perubahan diantaranya adalah :

- Terhapusnya Dwifungsi ABRI ( tentara sebagai alat pertahanan sekaligus sosial - politik )

- Dipecahnya Kepolisian Republik Indonesia dari ABR dan kemudian berganti nama menjadi TNI ( Tentara Nasional Indonesia )

Secara umumnya, proses perkembangan demokrasi pancasila dari zaman orde baru hingga memasuki fase konsolidasi ini memiliki banyak perubahan yang membaik. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi, seperti adanya pertumbuhan investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita memasuki fase tantangan demokrasi pancasila dimana kebangkitan ekonomi makro di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro, perekonomian rakyat, adanya hutang luar negeri yang sangat besar, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menjadi PR bagi generasi muda, yaitu kita untuk mencari solusi demi berkembangnya kesejahteraan dan pembangunan di dalam Negeri. Baca: Prinsip – prinsip Demokrasi Pancasila Menurut Ahli